Pemprov Jambi : Hati-hati Keliru ,Itu Ada Mekanismenya
Jambi, J24-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi membantah keras soal Tunjangan Pengahasilan Pegawai (TPP) yang disebut terancam tidak bisa dicairkan dan ASN pun terancam gigit jari. Jubir Pemprov Jambi Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah pun menyatakan bahwa pernyataan itu merupakan "disinformasi" (informasi keliru, dibuat seolah-olah benar dengan maksud dan tujuan tertentu).
"Hati-hati keliru, seolah benar. Sebab sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah itu ada mekanisme nya," ungkap Ariansyah, Jum'at 18 Oktober 2024.
Ariansyah menjelaskan bahwa TPP itu dibayar berbeda dengan gaji, gaji dibayar lebih dulu baru bekerja, sebaliknya TPP bekerjanlebih dulu baru bisa dibayarkan sesuai hitungan kinerja.
"TPP dibayarkan juga sesuai dengan tingkat kedisiplinan dan dibayarkan dimulai Minggu ketiga. TPP berdasarkan kinerja sehingga tingkat kehadiran ASN juga mempengaruhi besaran yang akan diterima oleh ASN melalui Badan Keperawatan Daerah (BKD)," ujarnya.
Kendati demikian, Ariansyah juga menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan pencairan TPP termasuk kegiatan lainnya yang belum berjalan. Sebab, evaluasi Mendagri soal APBD-Perubahan 2024 sudah selesai.
"Saat ini TPP memang dibayarkan agak terlambat karena, APBDP baru selesai di evaluasi Kemendagri kemarin, dan hari ini baru saja Nomor Register APBDP keluar, selanjutnya nanti proses penandatangan DPA APBD Perubahan, dan semua nya bisa berjalan seperti biasa, "pungkasnya.
Sebelumnya pengamat ekonomi Jambi Dr. Noviardi Ferzi mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Provinsi Jambi terpaksa gigit jari. Pasalnya, Tunjungan Penghasilan Pegawai (TPP) terancam tidak mampu dibayarkan Pemprov Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2024.
Hal itu disebabkan kondisi keuangan Pemprov Jambi saat ini, yang mengalami defisit. Kondisi ini akan sangat berdampak pada ASN Pemprov Jambi terkait pencairan TPP.
"Kemarin kita baca anggaran untuk alat tulis saja sulit cairnya, rapat - rapat tak ada kue lagi, para honorer juga mengeluh belum dibayar, " ungkap Dr. Noviardi Ferzi, Jumat (18/10/2024).
Seperti diketahui, sejak September 2024 hingga Oktober 2024 ini TPP seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jambi belum dibayarkan, akibat defisit anggaran yang dialami Pemerintahan Provinsi Jambi, ASN disana terancam sampai akhir tahun tak memperoleh TPP.
"Belum dibayar (TPP) dan terkendala salah satunya karena defisit. Selain memang penerimaan kita berkurang dan transfer dari pusat berkurang juga, ditambah prioritas belanja yang tak jelas, membuat keuangan Pemerintah Provinsi sulit, " pungkas Dr. Noviardi Ferzi. (J24-AsenkLeeSaragih)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar