 |
| H. Ibnu Ziady MZ,. ST., MH. |
Oleh : H. Ibnu Ziady MZ,. ST., MH.
Menyimak materi debat para kandidat Calon Kepala Daerah yang disiarkan secara langsung melalui televisi dan live streaming baik di berbagai daerah lain umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya, mulai dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur hingga Kandidat Bupati/Walikota dan Wakilnya, yang menjadi salahsatu isue sentralnyanya adalah masalah infrastruktur.
Karena ini dianggap masih menjadi sebuah permasalahan mendasar didaerah yang berkembang seperti halnya Provinsi Jambi. Meskipun sangat disayangkan dari semua panelis dan penyusun materi perdebatan minim sekali melibatkan para pakar/ahli dalam bidang infrastruktur baik dari latarbelakang akademisi maupun praktisi.
Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara kegiatan ini lebih memfokuskan sisi ekonomi, politik, hukum sosial kemasyarakatan dan lainya saja. Sehingga perdebatan tentang masalah infrastruktur ini terkesan hanya sebatas kulit luarnya saja dan kurang mendalam hingga menyentuh substansi permasalahan dan alternatif solusinya.
Isue infrastruktur dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering menjadi topik yang sangat penting dan strategis. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing suatu daerah.
Namun, di sisi lain, permasalahan infrastruktur yang belum terselesaikan atau kurang memadai dapat menjadi isue besar yang memengaruhi keputusan pemilih. Berikut adalah beberapa aspek utama yang berkaitan dengan isue infrastruktur dalam Pilkada:
1. Infrastruktur sebagai Janji Kampanye
Banyak calon kepala daerah (cakada) menggunakan pembangunan infrastruktur sebagai janji kampanye utama. Infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi publik, penyediaan air bersih, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, sering kali dijadikan alat untuk menarik dukungan pemilih.
Isue yang muncul: Overpromise vs Realitas: Beberapa calon mungkin berjanji untuk membangun infrastruktur besar-besaran tanpa memperhitungkan anggaran dan kemampuan teknis daerah. Janji ini bisa mengarah pada ketidakpuasan jika tidak terealisasi setelah terpilih.
Ketidakmerataan Pembangunan: Infrastruktur yang dibangun cenderung lebih fokus pada kawasan-kawasan yang memiliki populasi besar atau lebih banyak suara, sementara daerah terpencil atau miskin seringkali terabaikan.
2. Kualitas Infrastruktur yang Tidak Memadai
Kualitas infrastruktur di banyak daerah masih buruk, dan hal ini sering menjadi keluhan utama masyarakat. Jalan rusak, jaringan listrik yang tidak stabil, serta kurangnya fasilitas publik yang memadai dapat menjadi topik debat panas dalam Pilkada.
Isue yang muncul: Keterbatasan Anggaran: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memerlukan anggaran yang besar. Pemerintah daerah sering kali kesulitan mengalokasikan dana yang cukup untuk mengatasi permasalahan infrastruktur secara menyeluruh.
Kualitas Pekerjaan: Kasus-kasus buruknya kualitas pembangunan infrastruktur (misalnya jalan yang cepat rusak atau proyek yang tidak selesai tepat waktu) bisa menjadi isue yang menurunkan kredibilitas calon kepala daerah.
3. Infrastruktur yang Tidak Merata
Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah, serta antarwilayah di dalam daerah yang sama, sering kali menjadi masalah yang diangkat dalam Pilkada. Daerah perkotaan sering lebih cepat berkembang, sementara daerah pedesaan atau perbatasan sering kali terabaikan.
Isue yang muncul: Keadilan dalam Pembagian Anggaran: Pemilih di daerah terpencil atau pinggiran mungkin merasa tidak mendapat perhatian yang setara dalam hal pembangunan infrastruktur. Calon kepala daerah harus menawarkan solusi untuk meratakan pembangunan antar wilayah.
Aksesibilitas: Infrastruktur yang tidak merata bisa menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan mengurangi kualitas hidup di daerah yang terisolasi.
4. Pengelolaan Infrastruktur yang Buruk
Isue pengelolaan infrastruktur yang tidak efisien, seperti jalan yang sering rusak, sarana publik yang terbengkalai, dan fasilitas yang tidak terawat, sering menjadi perhatian masyarakat selama Pilkada. Buruknya pengelolaan ini bisa disebabkan oleh kurangnya transparansi, ketidakmampuan pemerintah daerah, atau korupsi dalam proyek pembangunan.
Isue yang muncul: Korupsi dan Nepotisme: Proyek infrastruktur sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat merugikan publik.
Manajemen Pemeliharaan yang Lemah: Infrastruktur yang dibangun dengan biaya tinggi tapi tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pemborosan anggaran dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Isue terkait pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan juga semakin mendapat perhatian dalam Pilkada. Pemilih kini lebih peduli dengan dampak ekologis dari proyek-proyek infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang buruk bagi masyarakat.
Isue yang muncul: Dampak Lingkungan: Proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol atau bendungan, sering menghadapi penolakan masyarakat karena dampak lingkungan yang merugikan. Calon kepala daerah perlu menawarkan solusi yang mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan.
Keterlibatan Masyarakat: Pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat sering kali berujung pada konflik sosial. Dalam Pilkada, calon yang dapat menawarkan proses pembangunan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lebih berpeluang memenangkan hati pemilih.
6. Peran Infrastruktur Digital
Infrastruktur digital, seperti penyediaan jaringan internet yang cepat dan akses teknologi informasi yang memadai, menjadi sangat penting di era modern. Masalah ketimpangan dalam akses teknologi sering diangkat dalam Pilkada, terutama untuk daerah yang kurang berkembang.
Isue yang muncul: Kesenjangan Digital: Daerah-daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur digital sering kali merasa tertinggal dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Calon kepala daerah yang dapat menjanjikan solusi untuk memperbaiki infrastruktur digital akan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sadar akan pentingnya teknologi.
Aksesibilitas dan Keterjangkauan: Infrastruktur digital yang ada juga harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat kota tetapi juga di daerah pedesaan dan terpencil.
Solusi yang Dapat Diajukan oleh Cakada
Berbagai upaya yang dapat dijadikan oleh cakada sebagai alternatif solusi dari permasalahan infrastruktur antara lain:
Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Calon kepala daerah perlu merencanakan pembangunan infrastruktur dengan efisien dan memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur.
Prioritas pada Infrastruktur yang Berdampak Langsung: Pembangunan infrastruktur yang dapat langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti jalan, jembatan, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan, harus menjadi prioritas.
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Infrastruktur harus dibangun dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.
Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mempercepat digitalisasi daerah dengan memperluas jaringan internet di daerah terpencil.
Isue infrastruktur dalam Pilkada adalah salah satu tema yang sangat relevan karena langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Calon kepala daerah yang dapat menawarkan solusi konkret, realistis, dan berkelanjutan dalam hal infrastruktur akan memiliki daya tarik besar bagi pemilih. Namun, janji-janji terkait infrastruktur harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan kapasitas pengelolaan yang jelas agar tidak menjadi sekadar slogan politik.
Disisi lain masih minimnya solusi dari substansi permasalahan daerah dalam debat calon kepala daerah (cakada) dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain:
1. Kurangnya pemahaman tentang isue lokal: Calon kepala daerah yang tidak benar-benar memahami masalah yang ada di daerah mereka akan kesulitan memberikan solusi yang tepat dan aplikatif. Jika calon tidak memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur setempat, mereka akan kesulitan untuk menawarkan solusi yang substansial.
2. Pendekatan yang terlalu umum: Terkadang, calon kepala daerah memberikan solusi yang terlalu generik dan tidak sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan spesifik daerah tersebut. Solusi yang terlalu umum sulit diimplementasikan karena tidak mengidentifikasi akar permasalahan dengan jelas.
3. Keterbatasan visi jangka panjang: Beberapa calon lebih fokus pada janji-janji jangka pendek yang langsung terlihat, seperti perbaikan infrastruktur kecil, tanpa menawarkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk masalah struktural yang lebih kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau masalah lingkungan.
4. Keterbatasan data dan riset: Solusi yang minim juga bisa terjadi karena kurangnya riset yang mendalam mengenai masalah daerah. Jika calon kepala daerah tidak memiliki data yang valid atau riset yang cukup untuk mendukung kebijakan mereka, maka solusi yang mereka tawarkan bisa jadi kurang realistis atau kurang efektif.
5. Politik identitas atau pencitraan: Dalam beberapa kasus, calon kepala daerah lebih fokus pada strategi pencitraan atau politik identitas, sehingga mereka lebih memilih untuk berbicara tentang hal-hal yang bisa menarik perhatian tanpa memberikan solusi konkret terhadap masalah nyata di lapangan.
Penting bagi calon kepala daerah untuk tidak hanya berbicara tentang masalah, tetapi juga memberikan solusi yang berbasis pada data, relevansi lokal, dan visi jangka panjang untuk keberlanjutan daerah.
Harapannya kedepan akan terpilih para pemimpin yang mempunyai komitmen dan integritas untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur, sehingga memberi dampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jambi, karena membangun infrastruktur adalah membangun peradaban untuk mewujudkan kesejahteraan. Semoga. (Penulis Adalah Arsitek dan Pemerhati Infrastruktur)
.jpg)
.JPG)
0 Komentar