DPRD Provinsi Jambi Pertayakan Defisit APBD Jambi Tahun 2023 Capai Rp 400 Miliar?

Jambi24Jam Selasa, Agustus 01, 2023

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza.

Jambi, J24-Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, menyatakan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) H Sudirman selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi awalnya menyebutkan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp400 miliar. Namun, saat berada dalam rapat, angka tersebut berubah menjadi Rp 4,99 miliar. Hal ini menimbulkan tanda tanya atas ketidakjelasan mengenai angka sebenarnya.

Menurut Faizal Rizal, kabar mengenai defisit APBD Provinsi Jambi TA 2023 ini, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi masih mencari kebenarannya. Hingga kini, angka pasti defisit APBD Jambi TA 2023 tersebut belum dapat dipastikan, karena rapat-rapat terus berlanjut tanpa adanya keputusan final.

“Sebenarnya nilai defisitnya berapa, belum final, Sekda selaku Ketua TAPD mengatakan Rp400 miliar, waktu di rapat disebutkan Rp4,99 miliar. Jadi masih belum jelas, angkanya berapa, ini akan kami perdalam lagi,” ungkap Faizal Riza kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Jambi baru-baru ini.

Disebutkan, rangkaian pembahasan APBD di tengah situasi defisit, rapat-rapat berlanjut hingga akhirnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 2 Agustus 2023, untuk pengambilan keputusan.

“Belum final sampai dengan rapat lanjutan pada 30-31 Juli 2023. Banggar masih membahasnya,” katanya.

Terkait defisit anggaran tersebut, Faizal Riza juga mengungkapkan bahwa Banggar (Badan Anggaran) tengah mengevaluasi item-item apa yang akan menjadi sasaran efisiensi. Salah satu opsi yang muncul adalah mengurangi perjalanan dinas dan volume kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi defisit.

“Kita menyadari ada proyek-proyek besar, mau tidak mau harus dikurangi juga. Nah ini menjadi pembahasan bersama, apa yang harus kita lakukan terkait dengan efisiensi belanja ini. Yang jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu akan dikurangi terlebih dahulu. Sementara kegiatan yang sudah terlaksana akan tetap berjalan, yang belum akan ditinjau ulang,” terangnya. (J24/*)