Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto Provinsi Jambi Menduduki Posisi Ke 3 Konflk AgrariaTerbanyak Di Indonesia

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP di Kawasan Candi Kedaton Komplek Candi Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (24/08/2023). (Foto: DiskominfoProvJambi)

Jambi, J24 - Menurut data yang ada di Kementerian ATR/BPN di ketahui jika konflik lahan di Provinsi Jambi merupakan yang terbanyak di Indonesia bahkan menteri juga menyatakan menduduki posisi yang ke tiga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto mengingatkan konflik agraria di Provinsi Jambi masih banyak. 

Hadi Tjahjanto juga menyatakan bahkan, Jambi menduduki posisi ke tiga di Indonesia terkait permasalahan itu, namun diakuinya bahwa seiring waktu berjalan jumlah kasus tersebut terus berkurang.

Mantan Panglima TNI ini mengaku terus menerima aduan konflik agraria yang terjadi di daerah Jambi. Persoalan tanah yang diduduki warga transmigrasi juga menjadi sorotan Kementerian ATR/BPN. 

"Kita masih terus menerima aduan permasalahan lahan atau tumpang tindih. Hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait transmigrasi, itu bagian dari strategis nasional. akan kita selesaikan," ungkap Hadi saat mengunjungi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarojambi, Jambi, Kamis (24/8/2023) siang. 

Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto mengapresiasi BPN Provinsi Jambi yang berhasil “memanen” 13.366 sertifikat tanah tahun 2023 ini. Terlebih lagi sebagian sertifikat itu termasuk bagian dari penyelesaian konflik agraria.

"Kami bersyukur berkat kerja sama pemerintah, BPN, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI. Permasalahan di Provinsi Jambi semakin berkurang," ujarnya.

Lulusan Akademi Angkatan Udara (1986) ini  pun mengatakan pihaknya menargetkan 2,5 juta bidang tanah yang sudah disertifikasi. Yang sudah terdaftar mencapai 1,8 juta bidang. "Sisanya, 700 ribu lebih bidang lagi belum terdaftar. 

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara ini juga sudah menyampaikan ke Kakanwil BPN Provinsi Jambi, setidaknya sebelum 2024 sudah 90 persen," ujarnya. 

Sementara Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan konflik agraria di Jambi tidak bisa dibiarkan. Karena itu, caleg DPR RI Pemilu tahun 2024 ini berharap komitmen dan peran aktif lebih dari Kementerian ATR BPN. 

"Menteri juga menyentil konflik lahan ini harus diselesaikan, bagaimana korporasi dan rakyat bisa berdampingan. Bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalau tidak selesai jadi boom waktu," tutur menteri berkumis tebal ini. (J24/Fendi Sinabutar)

Berita Lainnya