 |
| Ketua PW STN, Christian Napitupulu, mengungkapkan rasa kecewanya. “Kami datang ke Jakarta bukan tanpa alasan. Kami ingin suara kami didengar. Aksi kami di ATR/BPN dan Mabes Polri pada 16 Oktober lalu sepertinya belum cukup jelas. Oleh karena itu, kami akan kembali beraksi pada Senin, 23 Oktober,” ujarnya dengan nada tegas. |
Jakarta, J24-Suasana hening menyelimuti malam Jakarta. Namun, di salah satu sudut kota, perjuangan 65 petani dari tiga desa; Betung, Petanang, dan Petanang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, terus menyala. Mereka adalah wakil dari 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang datang jauh-jauh dari Jambi, dengan harapan besar di hati.
Difasilitasi oleh YLBHI untuk tempat menginap, mereka bukan tanpa alasan datang ke Ibu Kota. Kedatangan mereka adalah bentuk protes atas ketidakseriusan pemerintah Jambi dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di tanah kelahiran mereka. Konflik yang semakin memanas dengan adanya proses kriminalisasi terhadap 6 petani dan seorang supir, yang kini harus merasakan dinginnya sel tahanan Polda Jambi.
Ketua PW STN, Christian Napitupulu, mengungkapkan rasa kecewanya. “Kami datang ke Jakarta bukan tanpa alasan. Kami ingin suara kami didengar. Aksi kami di ATR/BPN dan Mabes Polri pada 16 Oktober lalu sepertinya belum cukup jelas. Oleh karena itu, kami akan kembali beraksi pada Senin, 23 Oktober 2023,” ujarnya dengan nada tegas.
Kekecewaan PW STN tak hanya berhenti di situ. Sikap Kantah dan Kanwil ATR Jambi yang hingga satu minggu lalu belum memberikan laporan tahapan pencabutan kepada Kementerian ATR/BPN menjadi bukti ketidakseriusan mereka. Apalagi, hal ini berkaitan dengan HGU PT RKK yang sejatinya sudah memiliki kekuatan hukum melalui putusan pengadilan.
“Kami ingin tahu apa yang telah dilakukan tim yang dibentuk Pemprov Jambi,” kata Christian. Menurutnya, penyelesaian konflik sejatinya adalah pekerjaan sederhana, asalkan ada keseriusan dan niat baik.
Sebagai penutup, Christian menegaskan, “Kami akan tetap bertahan di Jakarta sampai kami mendapatkan jawaban pasti dari kementerian terkait mengenai tuntutan kami". (J24/*)
.jpg)
.jpeg)
0 Komentar