Kolonialisasi Oligarki

Oleh: Jamhuri 

Jambi Bussines Centre (JBC) terkesan menjadi lumbung persoalan hukum yang dimulai dengan persoalan alas hak lahan, MoU antara Pemprov Jambi 2014, terbitnya Sertifikat Hak Pakai pada saat perkara tersebut sedang berproses di Pengadilan Negeri Jambi sampai dengan persoalan transaksi jual beli obyek bangunan indikator yang ditenggarai tidak memiliki payung hukum.

Lumbung persoalan hukum tersebut terkesan benar-benar  dihuni oleh barisan makhluk-makhluk sakti yang sama sekali tidak tersentuh alias kebal hukum.

Suatu Kekebalan yang menyebabkan pihak Pemprov tidak berdaya yang diperkirakan disebabkan karena terbelenggu oleh tebalnya awan gelap kesaktian kolonialisasi oligarki.

Hingga Pemerintah Daerah terkesan tidak mampu melindungi Barang Milik Negara/Daerah yang dibawah pengusaannya.

Pemprov terkesan hanya mampu duduk manis menyaksikan dilakukannya kegiatan dengan indikasi merupakan tindakan transaksional ilegal dan pendirian sejumlah bangunan diluar clausul perjanjian para pihak (2014) tersebut yang diawali dengan bangunan utamanya sendiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana azaz dan norma atau kaidah hukum perizinan.

Suatu penampakan wajah pemerintah yang tanpa daya sama sekali seperti gambaran pepatah Pemprov Jambi bak macan ompong, suatu pemerintahan yang terbelenggu oleh kolonialisasi oligarki dengan paham plutokrasi. (JP-Penulis -Direktur Eksekutif LSM Sembilan)

Berita Lainnya