Temui Kemenpan-RB, Pimpinan DPRD Jambi Perjuangkan 723 Tenaga Honorer RSUD Raden Mattaher Jadi PPPK

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi melakukan pertemuan dengan analis kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Jumat (15/11/2024). (Foto: Humas DPRD Prov Jambi)

Jambi, J24-Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dewan terus berupaya mencari solusi bagi tenaga honorer di RSUD Raden Mattaher yang selama ini belum terakomodasi dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Guna mengupayaan hal itu, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi melakukan pertemuan dengan analis kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Jumat, (15/11/2024). 

"Kami berjuang di Menpan-RB agar masalah ini bisa diselesaikan. Kami ingin tenaga honorer, terutama di RSUD Raden Mattaher, masuk ke data base dan menjadi prioritas dalam proses pengangkatan PPPK," kata Ivan Wirata, Minggu (17/11/2024).

Persoalan ini mencuat karena sebanyak 723 tenaga honorer di RSUD Raden Mattaher tidak terdaftar di data BKN. Hal ini disebabkan status mereka sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang tidak termasuk dalam skema honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebanyak 58 persen dari tenaga honorer tersebut merupakan tenaga kesehatan (nakes), sementara sisanya adalah staf administrasi. Mereka selama ini bekerja di bawah skema BLUD, yang berbeda dari tenaga honorer yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, para tenaga honorer RSUD Raden Mattaher telah melakukan aksi unjuk rasa, menuntut agar status mereka dialihkan menjadi honorer yang dibiayai APBD. Mereka berharap hal ini dapat membuka peluang untuk diangkat menjadi PPPK.

"Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi kami. Sudah bertahun-tahun kami bekerja melayani masyarakat, tetapi belum mendapatkan kejelasan status," ujar salah satu perwakilan tenaga honorer.

Dalam pertemuan dengan Kemenpan-RB, Ivan Wirata didampingi Ketua Komisi IV DPRD Jambi, perwakilan BKD Provinsi Jambi, serta perwakilan tenaga kesehatan RSUD Raden Mattaher. Mereka bersama-sama menyuarakan pentingnya pengangkatan tenaga honorer ini sebagai bagian dari solusi atas permasalahan ketenagakerjaan di sektor kesehatan.

"Kami berharap langkah ini menjadi awal untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer RSUD Raden Mattaher. Mereka adalah pahlawan kesehatan yang sudah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jambi," ujar Ivan Wirata, anggota dewan Dapil Muarojambi-Batanghari ini.

Ivan juga meminta dukungan penuh dari Gubernur Jambi dan Kemenpan-RB agar tenaga honorer di RSUD Raden Mattaher menjadi prioritas dalam proses pengangkatan ke PPPK.

“Kami ingin pemerintah pusat dan daerah memahami kondisi ini. Para tenaga kesehatan di RSUD Raden Mattaher memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga layak mendapatkan kejelasan status dan pengakuan,” ujar Ivan Wirata yang juga mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi ini.

Dengan langkah konkret yang telah diambil DPRD Provinsi Jambi, diharapkan ada titik terang bagi ratusan tenaga honorer RSUD Raden Mattaher. Perjuangan ini bukan hanya tentang status, tetapi juga pengakuan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat Jambi.(J24-Red) 

Berita Lainnya