Sungaipenuh, J24 – Menjelang Bulan Suci Ramadan, Pemerintah Kota Sungaipenuh dan DPRD Kota Sungaipenuh menggelar sidak gabungan untuk memastikan ketersediaan pasokan sembilan bahan pokok (sembako), Senin (24/2/2025).
Sidak gabungan ini diikuti oleh Satgas Pangan, OPD terkait, Polres Kerinci, Kejaksaan, Kodim, serta DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua Hardizal, dan anggota Feri Hardito. Sidak mencakup Pasar Tanjung Bajure, Bulog, serta pangkalan gas elpiji 3 kg.
Di Pasar Tanjung Bajure, tim sidak menemukan adanya kekurangan stok daging. Bahkan, beberapa pedagang terpaksa mengambil daging dari wilayah Kabupaten Kerinci. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sungaipenuh Hardizal meminta dinas peternakan segera mengambil langkah untuk mencukupi kebutuhan daging di pasaran.
“Benar, berdasarkan pengakuan pedagang, kami menemukan stok daging yang mengalami kekurangan, sehingga mereka mengambil daging dari Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kami sudah meminta Dinas Peternakan untuk segera mengambil langkah-langkah guna mencukupi kebutuhan daging di pasaran,” ungkap Hardizal.
Sementara itu, saat sidak di pangkalan gas elpiji 3 kg, pihak pangkalan secara kompak menyatakan bahwa harga gas elpiji 3 kg adalah Rp20 ribu per tabung. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian masyarakat yang selama ini membeli gas di pangkalan.
Berdasarkan keterangan masyarakat, harga gas elpiji 3 kg di pangkalan berkisar antara Rp25 ribu hingga Rp27 ribu per tabung. Sementara saat sidak, pangkalan yang ditemui mengklaim menjualnya seharga Rp20 ribu per tabung.
Salah seorang warga Kota Sungaipenuh yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa saat ia membeli gas di pangkalan, harganya mencapai Rp25 ribu hingga Rp27 ribu per tabung.
“Saya sering membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan dengan harga Rp25 ribu, bahkan ada yang menjual Rp27 ribu per tabung. Karena kami butuh, ya tetap kami beli. Kalau di warung, harganya lebih mahal lagi, bisa mencapai Rp30 ribu bahkan Rp35 ribu per tabung,” katanya.
Ketika ditanya mengenai harapannya, ia menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan pemerintah Kota Sungaipenuh mengawasi harga gas elpiji bersubsidi di tingkat pangkalan.
“Kami berharap pemerintah Kota Sungaipenuh dapat mengawasi harga gas elpiji bersubsidi ini di tingkat pangkalan, sehingga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Pangkalan gas yang menjual di atas HET seharusnya dilaporkan ke Pertamina dan dicabut izinnya karena hanya merugikan rakyat,” pungkasnya. (J24-Heru)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar