Tata Ruang Kota Jambi "Amburadul" Dibutuhkan Dana Rp75 Miliar Atasi Banjir Kota Jambi

Jambi24Jam Senin, April 14, 2025

Gubernur Jambi Al Haris (tengah pakai peci hitam) saat mendampingi Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) reses untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi Provinsi Jambi, Senin (14/4/2025). (IST)

Jambi, J24-Tata ruang Kota Jambi kini menjadi sorotan pegiat lingkungan di Jambi. Maraknya pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang dituding sebagai penyebab banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi. Setidaknya dibutuhkan dana Rp 75 Miliar guna menata kembali tata ruang Kota Jambi agar minimalisir dari banjir.

Hal itu mengemuka disela-sela Gubernur Jambi Al Haris saat mendampingi Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) reses untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi Provinsi Jambi, Senin (14/4/2025).

Salah satu yang ditinjau Komisi V DPR RI yakni Stasiun (pintu air) Pompa Sungai Asam, Kota Jambi di kawasan Pasar Angso Duo Lamo.

Baca: Proyek Prasarana Pengendali Banjir Kota Jambi Sudah Rampung

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, kunjungan Komisi V DPR RI ke Jambi ini untuk meninjau persoalan banjir yang terus terjadi di Kota Jambi dalam beberapa waktu terakhir.

Ridwan mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang saat ini belum mampu diatasi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan menelan biaya yang sangat besar.

"Ternyata yang ditemukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan. Kemudian kolam retensi yang belum ada. Kemudian tata ruang yang tidak baik," ungkap Ridwan setelah meninjau pintu pengendali banjir Sungai Asam.

Baca: Ivan Wirata: Tata Ruang Kota Jambi Perlu Direvisi

Menurut Ridwan, total dana dibutuhkan Rp75 Miliar (M) untuk kolam retensi dan pembebasan lahan. Dari total dana itu Rp25 M ditanggung Pemprov Jambi dan Rp5 M ditanggung Pemerintah Kota Jambi.

"Serta sisanya sebanyak Rp45 M akan kami yakinkan ke Menteri PU untuk mengalokasikan anggaran sisanya, dan mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan cepat agar persoalan banjir teratasi di Kota Jambi," kata Ridwan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot Jambi dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasi dana pembebasan lahan tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan kewenangan Pemprov Jambi dana sebesar Rp25 Miliar. ""Dana pekerjaan sudah ada, ganti rugi aja belum Rp25 milliar," kata Al Haris.

Jika pembebasan telah selesai, Komisi V DPR RI berharap persoalan banjir di Kota Jambi dapat diatasi sehingga masyarakat mendapatkan hak kesejahteraannya. Pengelolaan tata ruang Kota Jambi harus dibenahi.

Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir sejumlah anggota DPR RI Komisi V, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Walikota Jambi, wakil Walikota Jambi, Sekda Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala BWSS Vl Jambi, Kepala BPJN IV Jambi, dan OPD terkait di lingkup Pemprov Jambi. (J24-Red)